Loading

Jumlah Kunjungan

Artikel Terbaru MMT

Facebook Arda Chandra

Powered by Blogger.

Sejarah Indonesia menunjukkan kalau penafsiran orang terhadap ideologi Pancasila bisa berubah-ubah. Ketika Bung Karno mengeluarkan dekrit presiden thn 1959 yang menyatakan kembali ke UUD'45 dan Pancasila sesuai rumusan yang kita kenal sekarang, dia lalu mencetuskan konsep Nasakom yang menggabungkan semua golongan politik termasuk komunisme, dan dijamannya konsep ini dikatakan juga sesuai dengan Pancasila. Bayangkan komunisme yang tidak mengakui Tuhan bisa diakomodasikan dalam falsafah negara yang menyatakan 'Ketuhanan Yang Maha Esa'. Ini sama saja dengan mengumpulkan 2 unsur yang bertentangan dalam satu himpunan, kontradiksi namanya..Namun karena suasana kebathinan waktu itu yang meletakkan bung Karno sebagai tokoh sentral termasuk soal menafsirkan dasar negara, maka itu diterima sebagai suatu kenyataan.

Di jaman itu juga kita mengenal demokrasi terpimpin yang bersifat otokrasi, kekuasaan dipegang oleh satu tangan. Ini juga merupakan penafsiran' aneh' terhadap sila 'Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan'. bagaimana bisa dikatakan adanya musyawarah oleh perwakilan rakyat kalau keputusan ditentukan oleh 1 orang..? Namun dijaman tersebut, penafsiran seperti ini dikatakan sebagai penafsiran Pancasila yang benar.

Lain lagi di era Orde Baru, komunisme memang dibabat habis karena tidak sesuai dengan sila pertama Pancasila, namun sila keempatnya mempunya bentuk penafsiran baru, ada DPR/MPR yang merupakan manfestasi lembaga perwakilan, namun musyawarah yang terjadi juga tidak lebih sebagai kesepakatan yang diarahkan, karena sebagian anggota parlemen diangkat melalui SK Presiden, dan pertarungan partai politik pada pemilihan umum diatur dengan memunculkan Golkar sebagai partai yang 'harus selalu menang' dengan kembang-kembangnya partai politik lain sebagai pendamping, untuk menunjukkan kesan adanya demokrasi di negeri ini.

Kekuasaan pak Harto juga memiliki pemahaman tersendiri tentang sila ''Kemanusiaan yang adil dan beradab', karena banyaknya tindakan beliau yang tidak akan masuk dalam standard hak azazi manusia saat ini, terutama yang menimpa lawan-lawan politiknya. Namun untuk jaman tersebut, semua penafsiran Pancasila diterima orang sebagai satu-satunya penafsiran 'yang murni dan konsekuen'.

Ketika masuk jaman reformasi, bentuk Pancasila beda lagi. Sila keempat yang mengedepankan musyawarah menjadi kehilangan makna karena keputusan politik hampir semuanya berdasarkan suara terbanyak, memakai sistem demokrasi liberal. Proses pemilihan pejabat pemerintahan juga tidak lagi melalui sistem perwakilan tapi langsung dipilih oleh rakyat.

Jaman reformasi juga menghasilkan konsep baru dalam sila kelima 'Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia', karena sektor-sektor ekonomi yang menguasai hidup rakyat sudah banyak yang dilepas ke swasta, lalu muncul kapitalisme - exploitation de l'homme par l'homme. Karena kondisi psikologisnya memang mendukung penafsiran ini, maka Pancasila dalam bentuk baru tersebut juga diterima sebagai satu penafsiran yang benar dan sesuai jaman.

Fakta diatas menunjukkan bahwa Pancasila sebenarnya merupakan ideologi fleksibel, atau dalam istilah 'keren'nya : ideologi terbuka, alias bisa diarahkan kemana maunya si penafsirnya. Karena sifatnya yang fleksibel, maka kecil kemungkinan Pancasila akan berubah dilihat dari rumusan kalimat-kalimatnya. Pancasila tetap sama, penafsirannya yang berubah. Gerakan-gerakan sebagian kelompok masyarakat yang bertujuan untuk mengganti Pancasila sebenarnya mubazir, karena mereka bisa saja membuat penafsiran baru kalau berhasil memegang kuasaan, dan tetap saja namanya negara yang berdasarkan Pancasila..


0 komentar: